sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. Penulisan Nomor Urut. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

jika ada dua pegawai dengan pangkat, jabatan, dan waktu pengangkatan yang sama, pegawai yang daftar urut kepangkatan lebih tinggi dilihat dari. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 1) Daftar urut kepangkatan di buat untuk seluruh pegawai negeri sipil dari satuan organisasi Negara. Proses pembuatan laporan dan data statistik kepangakatan yang lambat menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu akurat. Landasan Hukum . Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Daftar Urut Senioritas (DUS) Informasi Kepegawaian; Uraian Tugas (Job Description) Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala; Realisasi Penerimaan PNBP; Aset Dan Inventaris; Pengadaan Barang dan Jasa; RENSTRA (Rencana Strategis) RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Rencana Aksi Kinerja; PK (Perjanjian Kinerja) IKU. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Daftar urut kepangkatan (duk) disusun berdasarkan: Baca juga: Contoh Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS Pengertian dari Surat Keputusan atau SK Surat Keputusan atau SK adalah sebuah bentuk penetapan secara tertulis yang dibuat oleh badan resmi, pemerintah, perusahaan, atau pejabat negara yang diatur berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. 12 tahun 2002 kenaikan pangkat reguler/kpo 1. Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun. 4. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. amiruddin, spm nip 3 19511218 198103 1 003 berlaku untuk bulan desember 2011 pangkat gol. 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas, diatur oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga. Dalam DUK tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menetapkan nomor urut yang tepat dalam satu DUK diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : Pangkat. 23. Lalu bagaimana cara membuat daftar. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTerdapat tiga hirarki dalam menentukan jumlah pesangon yang diterima oleh PNS yaitu golongan (I/a sampai IV/e), pangkat penata muda sampai pembina utama, dan eselon (I/a sampai V, yang makna pada angkanya berkebalikan dengan makna angka pada golongan) Berikut tabel yang memperlihatkan Pangkat PNS secara rinci. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH. Pengertian duk dan fungsi duk Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan Duk berfungsi. Informasi Hukum dan Peraturan. UU RI No. 2. 1 jan 2010. Tanggal: 12 April 1982. daftar urut kepangkatan (duk) pegawai negeri sipil. 4. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun. Ketentuan yang mengatur pembuatan daftar urutan kepangkatan. Surat Edaran Kepala BAKN No. 15. Tahap persiapan penyusunan, mencakup identifikasi. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN. 10 halaman. Landasan hukum DUK Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Aparatur Sipil Negara ini dibuat. Mengetik surat permintaan data pendukung kepegawaian terbaru kepada. f. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Disusun oleh : ulfa mudiha Kelas : XI Adm 3 Smk negeri 7 medan. UU No. Hukum. Informasi Hukum dan Peraturan. Gugatan / Permohonan Mandiri; Gugatan Sederhana; Biaya Perkara; Hakim Mediator;. Masa kerja 4. Zona Integritas . IV (2015) S1 Ilmu Administrasi Lumajang, 21 Sept 1967 19670921. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 19 KB; Download. 4. 2. Jul 13, 2021. Pertimbangan untuk pns yang menduduki no. 210 ASN. 1 pt. Pemerinta. Ag III/d. Membuat daftar tunjangan keluarga (KP4). 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. kubu raya berlaku untuk tahun 2013. Susunan yang tercantum dalam Dafukaj akan memperlihatkan perbedaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan setiap. Syarat; Privasi; Hak Cipta; Jangan menjual atau membagikan informasi pribadi saya; Sosial. (1) Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 1 Proses Penyusunan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Manual Kepala Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Keuangan menugaskan kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan atau staf yang ditunjuk untuk melakukan update data DUK yang meliputi: pangkat, jabatan, masa Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat lain yang ditetentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan dalam. zulkifli malik, spa 19511107 198002 1 001 iv/d 3. B. NOMOR URUT DALAM DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Layanan Hukum. P4 Konstektual 4. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. KMP 3. Contoh Dan Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS. K. Duk Smpn3 Rbd 2015. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. jabatan. 2. Pejabat pembuat DUK : 1). Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan forum tertinggi Negara. Format DUK ini adalah contoh format duk terbaru 2017/2018 yang dapat anda jadikan referensi dalam membuat DUK (Daftar Urut Kepangkatan) disekolah anda. 3. 3041). DUK dibuat berdasarkan landasan hukum : Uundang-Undang No. Assalamualaikum. Tutup saran Cari CariDAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. UU No. Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK ? Simak penjelasan dari YumPedia J dijamin PAHAMMM 1. Sumber : kasn. Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan 3. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Untuk memudahkan pemeliharaan DUK cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya. Pin Di Edukasi . DAFTAR URUT KEPANGKATAN OLEH: AYU ROSNA HAMIDAH NIM: 160412607053 . Judul Asli. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. 2). daftar pegawai. tidak heran Jika landasan teori jadi aspek paling krusial yg digunakan penulis atau peneliti dalam menuntaskan karya ilmiahnya. 03 Tahun 1980. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil 2. 8 Tahun 1974 tentang Pokok. SOAL – SOAL KEPEGAWAIAN. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TARAKAN. Latihan. UU No. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ialah lembaga yang bertugas merumuskan arah kebijakan, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutanUntuk lebih lengkapnya, silahkan dilihat daftar landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di bawah ini, dan silahkan searching di mesin pencari untuk melihat isinya lebih detail lagi. Tengah Kasubag Program dan Keuangan Kec. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS atau pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya. Pasal 1. mutasi usia gol. Hukum telah menjadi sandaran dan. Tanah yang dibebani dengan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak. Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah. KEADAAN UMUM. Dasar hukum / regulasi pengaduan… DAFTAR URUT KEPANGKATAN / DUK. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. 1. Diperbaharui on 21/09/2023 by Pengadilan Tinggi Padang. SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN NO Langkah kegiatan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DASAR HUKUM 1. CONTOH FOTO DAFTAR URUT KEPEGAWAIAN. PP No. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Daftar urut kepangkatan (duk) daftar urutan senioritas (dus) data bezetting; 50 Reviews · Cek Harga: Shopee. 1 1. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Apa itu Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ? Mari simak penjelasan dari YumPedia J. JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. 5. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN a. REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hari ini. PPH. Informasi Hukum dan Peraturan. Secara garis besar pembuatan Surat Keputusan atau SK memiliki 2 (dua). Created 2018-08-26. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN Pasal 2 (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. Pelantikan Wakil Ketua PTA Ambon . id. Biro SDM Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan sebagai Media Monitoring dalam Pelaksanaan Pembinaan Karir PNS pada Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola. No Judul File Terdownload 1. Pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menciptakan dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. 2 Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga TertinggiTinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan pejabat lain yang ditentukan. Pejabat lembuat DUK. 59. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pd / / 0-Jan-00 0 0-Jan-00 13 4 Pendidikan dan Perlindungan. April 20, 2023. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat REPUBLIK INDONESIA tentang Sumber Hukum dan Taa Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Rapat Kerja Daerah di wilayah hukum PTA Ambon . kepegawaian daftar urut kepangkatan (duk) 1. Landasan hukum DUKDaftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum. e. daftar urut kepangkatan yaitu Data Umum (Profil) pegawai RSUD, Pangkat dan Golongan masing – masing pegawai, Unit penempatan pegawai perbidangnya,. Syarat; Privasi; Hak Cipta; Jangan menjual atau membagikan informasi pribadi saya; Dukungan. . a. Nama dalam DUK dapat dihapuskan karena: - diberhentikan sebagai PNS. KEPEGAWAIAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. 597. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Negara, Pegawai kantor terhadap perusahaannya dan lain-lain. Pengertian duk dan fungsi duk. 02. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Yang bukan tujuan-tujuan Daftar Urut Kepangkatan adalah…. Sususan Daftar Urut Kepangkatan Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan berdasarkan: Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; Usia; Landasan Hukum DUK. Padahal kedua profesi ini berbeda. Pembuktian hak lama . Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. . Beranda/Detail Download. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM: 2000: STRATA I: 3: Hamdani, S. 2. Mencapai Batas Usia Pensiun. Pasal 2 1 Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. 43 Tahun 1999; 4. 1. Perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangakatan (DUK) 1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. Oct. Buka menu navigasi. 5 Taahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. 15. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Hal itu pula yang membedakan peran serta tanggung jawab yang diemban dalam kepangkatan PNS. nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut. daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil unit organisasi : rsud arifin achmad tempat: pekanbaru nama nama pns rsud arifin achmad provinsi riau tahun 2011 no nama 1 2 1 dr. 24 b. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan. Penyusunan DUK.